Samudra Hindia sebagai Pendukung Indonesia menuju Poros Maritim Dunia

Gambar 1. Posisi Indonesia di Samudra Hindia

Letak geografis merupakan salah satu penentu masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Meski untuk sementara waktu sedang diacuhkan, kondisi geografis suatu negara akan menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh secara global. Robert Kaplan menuturkan bahwa geografi secara luas akan menjadi determinan yang mempengaruhi berbagai peristiwa lebih dari pada yang pernah terjadi sebelumnya (Foreign Policy, May/June, 09). Di masa yang akan datang, keberadaan Indonesia akan dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Maka tata kelola sumber daya alam, wilayah perbatasan dan pertahanan yang mumpuni sangat diperlukan.

Karena letaknya yang strategis sejak dulu Indonesia telah menjadi arena  perebutan pengaruh oleh pihak asing. Negara ini telah melalui beberapa periodisasi penguasaan dan perebutan pengaruh, mulai dari Portugal, Belanda, hingga Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika Perang Dingin. Di masa mendatang tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kembali menjadi wilayah perebutan pengaruh oleh negara-negara besar. Hal ini bisa dilihat dengan kemunculan China sebagai hegemon baru di kawasan yang telah menggeser perimbangan kekuasaan sekaligus mengikis pengaruh Amerika di kawasan.

Menanggapi hal tersebut maka penting bagi Indonesia untuk bisa menentukan sikap dan kewenangan terkait pengelolaan wilayahnya. Hal ini sebagai perwujudan kekuatan Indonesia sehingga Indonesia bisa dipandang di mata dunia Internasional. Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya berupa wilayah maritim yang sangat luas untuk memulai langkah-langkah besar kebijakan maritim yang nantinya dapat menjadi poros maritim dunia. Kebijakan-kebijakan menyeluruh terkait pengelolaan, penjagaan, dan pemeliharaan wilayah maritim adalah hal yang krusial, melihat kondisi Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan yang dihubungkan oleh perairan yang beraneka ragam. Sebagai negara dengan wilayah maritim yang luas, Indonesia tentu memiliki banyak pedoman dan pertimbangan terkait pembuatan kebijakan maritim. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi lebih mumpuni dalam pembuatan kebijakan maritim di wilayahnya. Apalagi melihat kondisi perairan yang melingkupi wilayah Indonesia yang dalam hal ini bukan hanya perairan dangkal namun juga perairan dalam, serta melibatkan Samudra Hindia yang merupakan samudra terluas diurutan ketiga di dunia. Kebijakan maritim yang dibuat tentu akan mempertimbangkan juga struktur perairan dan kondisi kenampakan maritim itu sendiri.

Letak Indonesia di Samudra Hindia membuat Indonesia turut merasakan berbagai kondisi politik yang ada di Samudra Hindia. Samudera Hindia kini jadi sorotan, seiring dengan kenyataan bahwa pusat kegiatan ekonomi dunia sejak akhir abad-20 telah mengalami pergeseran dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik. Untuk pertama kalinya sejak permulaan abad ke-16, konsentrasi global perekonomian dunia tidak lagi ditemukan di Eropa, bukan juga Amerika, melainkan di Asia. Beberapa pemikir Geopolitik dari Eropa dan Amerika menyebut pergeseran ini sebagai ”the end of the Atlantic era”. Ini juga didukung oleh pandangan Robert D. Kaplan, dimana menurutnya fokus analisa geopolitik telah bergeser dari Eropa ke Asia. Hampir 70% total perdagangan dunia saat ini berlangsung diantara negara-negara di Asia-Pasifik. Sebagaimana diurai dalam keterangan-keterangan dalam 'World Fact Book CIA" bahwa Samudra Hindia adalah sebuah "major sea lane" yang dilintasi 90°/o barang-barang perdagangan dunia sebagai berikut :

“...The Indian Ocean is a critical waterway for global trade and commerce. This strategic expanse hosts heavy international maritime traffic that includes half of the world's containerized cargo, one third of its bulk cargo and two third of its oil shipment. Its waters carry heavy traffic of petroleum and petroleum products from the oilfields of the Persian Gulf and Indonesia, and contain an estimated 40% of the world's offshore oil production. The Ocean features four critically important access waterways facilitating international maritime trade - the Suez Canal in Egypt, Babel-Mandeb (bordering Djibouti and Yemen), Straits of Hormuz (bordering Iran and Oman), and Straits of Malacca (bordering Indonesia and Malaysia). These 'chokepoints' or narrow channels are critical to world oil trade as huge amounts of oil pass through them."

Dengan berkaca pada urgensi daripada Samudra Hindia sendiri maka Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi poros maritim dunia. Namun untuk itu bukan hanya potensi yang dibutuhkan, melainkan usaha yang keras dan kerja sama dari berbagai pihak penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Sumber :

Dale Walton, Geopolitics and the Great Powers in the Twenty-First Century: Multipolarity and the Revolution in Strategic Perspective, London: Routledge, 2007

Robert D. Kaplan, Center Stage for the Twenty-first Century, Power Plays in the Indian Ocean

Kontestasi Politik Di Samudera Hindia. http://geostrategicpassion.blogspot.com/2011/08/kontestasi-politik-di-samudera-hindia.html

Melihat Secuil Kondisi Ekosistem dan Sumber Daya di Pesisir Indonesia

Masing-masing wilayah pesisir memiliki keunikan tersendiri antara satu dengan yang lain. Keunikan dan karakteristik yang berbeda tersebut bisa disebabkan karena kondisi ekosistem dan kekayaan sumber daya yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kondisi ekosistem yang terbentuk di suatu wilayah pesisir mempengaruhi jenis dan jumlah sumber daya yang ada di sana. Pada umumnya sumber daya pesisir dan laut dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu (a) sumberdaya yang dapat pulih (renewable resources), (b) sumberdaya tidak dapat pulih (non renewable resources), (c) energi kelautan serta (d) jasa-jasa lingkungan kelautan (environmental services). Sumberdaya yang dapat pulih antara lain ikan, rumput laut, mangrove termasuk kegiatan mariculture. Sumberdaya yang tidak pulih antara lain berupa mineral, pasir laut, minyak bumi, gas alam. Energi kelautan antara lain gelombang laut, pasang surut air laut. Sedangkan jasa lingkungan di wilayah pesisir dan laut antara lain: pariwisata bahari, transportasi laut.

Salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan sumber daya pesisirnya adalah Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Alor. Potensi sumber daya pesisir yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat adalah produksi hasil perikanan. Di Kabupaten Wakatobi, jenis ikan yang banyak diperoleh adalah ikan tuna, ikan layang-layang, dan ikan kakap. Di Kabupaten Alor, ikan yang banyak dimanfaatkan merupakan ikan laut. Posisi geografis Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Alor yang berada di wilayah perairan menyebabkan mayoritas penduduk bekerja dalam bidang usaha pertanian. Pertanian yang dimaksud disini termasuk didalamnya sektor perikanan. Oleh karena itu, pemanfaatan ekonomi wilayah pesisir harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak merusak lingkungan pesisir.

Sayangnya di Kabupaten tersebut masih adanya eksploitasi sumber daya alam yang merusak dan mengganggu ekosistem, seperti penambangan pasir laut, penggunaan batu karang, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, dan penangkapan terhadap jenis ikan yang dilarang. Di Kabupaten Wakatobi, jenis ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi, namun banyak ditangkap, baik oleh masyarakat setempat maupun pendatang. Harga ikan napoleon di Kabupaten Wakatobi mencapai Rp 600 ribu/kilogram, sedangkan apabila dijual di Hongkong mencapai Rp 2 juta/kilogram. Ikan napoleon hanya bisa diperoleh dengan cara menggunakan obat bius, dan tidak menggunakan alat pancing. Ikan napoleon bersimbiosis dengan terumbu karang, bentuknya adalah ikan napoleon memakan bintang laut yang menempel di terumbu karang. Sedangkan di Kabupaten Alor pengambilan pasir laut masih terjadi. Perdagangan terumbu karang dan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun alamiah masih sering dilakukan. Bahan beracun alamiah ini berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di Pulau Alor. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak masih banyak ditemukan. Nelayan yang menggunakan bom ikan banyak berasal dari luar Wakatobi.

Realita di lapangan mencerminkan, betapa masih jauh dari cukupnya upaya pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia. Satu dua upaya saja tidak akan cukup, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk bisa mempertahankan dan membangun wilayah pesisir di Indonesia. Indonesia yang kaya akan sumber daya laut dan darat perlu banyak belajar dari negara-negara yang kurang sumberdayanya, agar masyarakat Indonesia dapat berkaca dan menyadari bagaimana cara untuk memanfaatkan anugerah Tuhan yang luar biasa ini. 

Sumber : Bagian Kesatu Penelitian tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir : Tinjauan Aspek Ekonomi, Lingkungan Dan Sosial oleh Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Pengelolaan Wilayah Pesisir di Jakarta

DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota dari Indonesia, merupakan daerah yang terdepan di Indonesia. Kegiatan pemerintahan dan kebijakan banyak dikeluarkan di kota yang terkenal dengan identitas Suku Betawi. Namun yang disayangkan adalah mengenai pengelolaan wilayah di kota ini yang masih tergolong cukup minim untuk kota metropolitan sekelas DKI Jakarta. Pengelolaan wilayah ini tidak hanya meliputi pengelolaan wilayah darat, namun juga pengelolaan wilayah pesisir. DKI Jakarta sampai saat ini belum mengatur zonasi darat, hal itu yang menyebabkan pembangunan di DKI Jakarta begitu pesat dan seringkali tidak teratur, terbukti dengan keberadaan gedung-gedung megah dan perkampungan kumuh yang secara bersamaan ada di kota ini. Kepadatan yang terjadi di DKI Jakarta secara berkelanjutan ini membawa efek samping yang tidak ringan. 60% daratan di Jakarta Utara sudah berada di bawah permukaan laut, kondisi ini menyebabkan terdapat 24 lokasi genangan air (30% dari lokasi genangan di Jakarta Utara). Di wilayah pesisir pun tidak jauh berbeda. Di pesisir DKI Jakarta terjadi intrusi air laut akibat penambangan air tanah yang berlebihan, selain itu pencemaran lingkungan perairan juga terjadi akibat limbah dan sampah masyarakat.

Perlu dilakukan pengelolaan wilayah pesisir di lingkungan Jakarta sendiri. Pengelolaan wilayah pesisir ini memerlukan pertimbangan berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekosistem dan struktur di wilayah pesisir tersebut. Ekosistem pesisir juga merupakan tempat penampung limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Sebagai tempat penampung limbah, ekosistem ini memiliki kemampuan terbatas yang sangat tergantung pada volume dan jenis limbah yang masuk. Apabila limbah tersebut melampaui kemampuan asimilasi perairan pesisir, maka kerusakan ekosistem dalam bentuk pencemaran akan terjadi. Hal itulah yang terjadi di kota metropolitan ini. Kemudian bagaimana kira kira solusi yang dapat dilakukan ? Tentu saja harus dimulai dari kesadaran masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh sampah dan limbah itu sendiri pun bersumber dari masyarakat lokal. Hal lain yang dapat diupayakan adalah melakukan pembersihan dan perbaikan lingkungan perairan di sepanjang pantai dan daerah aliran sungai melalui pengerukan, pengurangan limbah organik, dan limbah industri secara sistematis, terencana dan terorganisir secara lintas sektoral dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang hidup di DKI Jakarta dan BOTABEK. Pemantauan dari pemerintah juga penting, tidak hanya di permukaan namun juga dasar perairan. Dengan beberapa usaha tersebut, diharapkan pencemaran di pesisir DKI Jakarta dapat dikurangi secara berangsur-angsur.

Sumber : JAI Vol.3, No.1 2007 dengan judul Kondisi Lingkungan Perairan di Teluk Jakarta, oleh Suhendar I. Sachoemar dan Heru Dwi Wahjono (Peneliti BPPT)

Peluang dan Tantangan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Indonesia dianugrahi wilayah dengan kondisi perairan yang lebih luas daripada daratannya. Takdir tersebut membuat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang luar biasa di setiap sisi wilayahnya. Indonesia memiliki kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, pemikiran yang masih berkembang sampai saat ini di masyarakat Indonesia adalah cenderung hanya ingin memanfaatkan sumber daya tersebut tanpa memikirkan ketersediaan di masa yang akan datang. Hal itulah mengapa banyak para nelayan yang mencari ikan dengan peralatan yang tidak seharusnya, misalnya pukat harimau yang tidak hanya mampu menjaring ikan-ikan besar namun juga benih-benih daripada ikan tersebut. Untuk itulah diperlukan suatu cara pengelolaan wilayah pesisir untuk menjaga kelangsungan sumber daya laut tersebut. Pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pencanangan kebijakan maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim bagi dunia.

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi poros maritim dunia, bukan hanya karena kepemilikan atas wilayah laut yang luas namun juga karena armada Indonesia juga mumpuni untuk mendukung Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Indonesia memiliki armada angkatan laut yang memadai dan terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Armada ini menjadi peluang bagi Indonesia sebagai bentuk kekuatan Indonesia dalam menggalakkan kebijakan maritim. Kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia juga kaya akan nelayan di setiap pulaunya. Nelayan ini sebenarnya merupakan suatu peluang tersendiri karena dapat diupayakan sebagai pihak pengelola dan konservasi wilayah pesisir itu sendiri. Keberadaan para nelayan di pesisir ini janganlah dipandang sebelah mata, sebab dengan pengarahan yang tepat dan didukung oleh kemampuan yang mereka miliki, nelayan dapat menjadi suatu kekuatan maritim yang besar bagi Indonesia.

Namun di sisi lain, para nelayan ini dapat menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya pemerintah. Bagian yang menantang adalah mengenai bagaimana membuat mereka mampu menerima dan memahami setiap kebijakan maritim yang nanti akan diberlakukan, karena tentu mereka pasti akan sangat selektif dan sangsi akan hal yang menyangkut kesejahteraan mereka. Tantangan lain bagi Indonesia adalah mengenai kondisi Indonesia dari sisi oseanografisnya. Indonesia dengan kondisi perairannya yang merupakan kombinasi laut dalam dan laut dangkal menjadi suatu tantangan tersendiri karena Indonesia harus bisa membuat suatu kebijakan yang mampu mewadahi dan melindungi keseluruhan sumber daya yang kaya tersebut dengan sebaik mungkin. Apalagi bagi sumber daya yang terancam punah karena kondisinya yang langka dan perlu konservasi yang lebih intensif. Satu hal yang tidak kalah penting, berbatasan dengan 10 negara tetangga membuat Indonesia harus lebih pintar dalam mematangkan setiap kebijakannya demi kebaikan semua pihak, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.